Ibukota Indonesia – Kashmir kembali bergejolak pasca sekelompok pendatang bersenjata mengurangi tembakan ke arah wisatawan di Pahalgam, sebuah tujuan wisata populer ke Kashmir, pada 22 April lalu, yang tersebut mengakibatkan sedikitnya 26 insan meninggal dunia.
Serangan yang tersebut mengerikan juga salah satu yang paling mematikan di beberapa tahun terakhir ini ke Kashmir sudah mendapat kecaman dari banyak pihak. Sekjen PBB Antonio Guterres mengutuk aksi serangan itu juga menyampaikan belasungkawa yang digunakan mendalam terhadap keluarga para korban.
Sekjen PBB juga menekankan bahwa serangan terhadap warga sipil tiada dapat diterima di kondisi apa pun. Pesan yang sama juga datang dari bervariasi pemerintahan lalu lembaga yang mana berpengaruh di tingkat internasional dari berubah-ubah lintas golongan.
Selain sebagai sebuah tindakan terorisme yang dimaksud bukan berperikemanusiaan, aksi pada Kashmir ternyata juga bukan belaka mengakibatkan ketegangan antara India serta Pakistan, dua pihak yang mana kerap berselisih masalah Kashmir.
Kantor berita Anadolu memberitakan bahwa dampak kejadian itu mengakibatkan hubungan antara India dan juga Pakistan jatuh ke titik terendah, antara lain dengan langkah New Delhi yang menangguhkan Perjanjian Air Indus (Indus Waters Treaty/IWT).
IWT itu mengatur penjatahan air dari enam sungai ke tempat aliran sungai Indus antara dua negara bersenjata nuklir tersebut. IWT mengalokasikan tiga sungai ke sisi timur (Ravi, Beas, kemudian Sutlej) di dalam lembah Sungai Indus ke India, sementara 80 persen dari tiga sungai di dalam sebelah barat (Indus, Jhelum, lalu Chenab) ke Pakistan.
BBC melaporkan bahwa penangguhan penerapan IWT itu merupakan satu dari beberapa langkah yang mana diambil India setelahnya New Delhi menuding Pakistan telah dilakukan mengupayakan terorisme lintas batas, sebuah tuduhan yang mana dibantah keras oleh Islamabad.
Islamabad menegaskan bahwa kebijakan yang dimaksud amat "sembrono" serta memberi peringatan bahwa tindakan apapun oleh India untuk mengalihkan atau menghentikan aliran air ke Pakistan akan dianggap sebagai "tindakan perang".
Pakistan juga mengingatkan bahwa Perjanjian Air Indus yang digunakan dimediasi oleh Bank Bumi kemudian diteken pada September 1960 itu bukan mencantumkan mekanisme untuk menangguhkan perjanjian secara sepihak.
BBC memaparkan pula bahwa perselisihan air Indus ini sebenarnya bukan belaka terjadi pada waktu ini, tetapi sudah ada berlangsung selama bertahun-tahun.
Sejumlah perselisihan ke masa sesudah itu berlangsung seperti Pakistan yang dimaksud menolak proyek penyelenggaraan PLTA dan juga infrastruktur air India, dengan alasan bahwa proyek yang disebutkan melanggar IWT lantaran akan menurunkan aliran air ke Pakistan, padahal 80 persen lebih banyak pertanian serta sekitar sepertiga PLTA Pakistan bergantung pada air Indus.
India sendiri juga telah terjadi berulang kali mengupayakan adanya peninjauan ulang terhadap IWT, dengan alasan adanya pembaharuan permintaan pada ketika ini untuk irigasi, air minum, hingga tenaga air, yang terdampak dari beberapa faktor seperti pembaharuan iklim.
Berbagai perselisihan itu biasanya dikerjakan melalui jalur hukum di tingkat mediasi internasional, tetapi ini pertama kalinya muncul rencana penangguhan IWT secara sepihak.
BBC mengungkapkan bahwa bermacam ahli sebenarnya menyatakan bahwa hampir mustahil bagi India untuk menahan puluhan miliar meter kubik air dari sungai-sungai barat selama periode aliran tinggi. Hal itu sebab India bukan mempunyai infrastruktur penyimpanan besar-besaran serta kanal-kanal ekstensif.
Namun, beberapa ahli mengingatkan bahwa jikalau India mulai mengendalikan aliran air dengan infrastruktur yang mumpuni, maka Pakistan dapat merasakan dampaknya selama musim kemarau, ketika ketersediaan air telah berada pada titik terendah.
Kontribusi konflik air
Dalam rute sejarah umat manusia, konflik air telah lama berbagai berkontribusi terhadap meningkatkan ketegangan bahkan hingga perbuatan kekerasan, lantaran sumber air merupakan salah satu dari unsur penting dari terjadinya beberapa konflik pada dunia.
Selain perselisihan India-Pakistan terhadap air dalam lembah Indus, sebagian perkara lainnya di mana air merupakan factor berpengaruh dapat disebut konflik Darfur di dalam Sudan sejak 2003.
Kelangkaan air dan juga berkurangnya lahan subur akibat fenomena penggurunan disinyalir telah lama meningkatkan ketegangan antara rakyat nomaden dan juga petani, juga memperburuk konflik etnis kemudian berbasis sumber daya, menimbulkan Darfur berubah menjadi konflik modern awal terkait dampak inovasi iklim terhadap ketersediaan air.
Begitu pula dengan Perang Saudara ke Suriah yang digunakan sebelum pecah pada 2011, didahului dengan fenomena kekeringan parah selama bertahun-tahun yang mana terkait dengan inovasi iklim, sehingga menyebabkan migrasi urbanisasi besar-besaran yang menyebabkan adanya keresahan perekonomian dan juga sosial sebelum konflik meletus.
Pada abad yang dimaksud lalu, dapat disebut Perang Enam Hari pada 1967, di dalam mana negeri Israel melancarkan serangan pendahuluan antara lain terhadap upaya Suriah untuk mengalihkan aliran air pada anak Sungai Yordan. Perang Enam Hari adalah contoh ke mana infrastruktur air menjadi target strategis serangan militer.
Serangan militer yang digunakan ditujukan secara dengan segera pada konflik baru-baru ini juga berjalan pada konflik di Ukraina, sewaktu hancurnya Bendungan Kakhova pada Sungai Dnieper, Ukraina, pada Juni 2023 mengakibatkan banjir besar, pemindahan sejumlah warga di sekitar bendungan, serta kerusakan lingkungan yang dimaksud signifikan.
Berbagai tragedi itu mengingatkan bahwa konflik dapat dipicu atau diperkuat intensitasnya antara lain oleh sebab itu kelangkaan akibat kekeringan atau inovasi iklim (seperti terjadi pada Darfur, Suriah), hingga faktor kontrol strategis akses hulu versus hilir.
Memang harus ditekankan bahwa air bukanlah satu-satunya factor atau asal-mula utama dari terjadinya berubah-ubah konflik yang mana telah terjadi dipaparkan tadi, tetapi tiada salah rasanya untuk menggarisbawahi bahwa infrastruktur air semakin lama bermetamorfosis menjadi semakin strategis pada terjadinya konflik pada era modern ini, sehingga harus adanya tindakan internasional untuk melindungi sumber daya yang kritis tersebut.
Kembali ke perselisihan air Indus antara India serta Pakistan, ketegangan pascaserangan pada Pahalgam memang benar berkemungkinan menciptakan air kembali bermetamorfosis menjadi unsur yang dimaksud signifikan di salah satu kekisruhan yang digunakan sedang disorot globus pada waktu ini.
Apalagi, ketersediaan air dari lembah Indus juga dirasakan semakin penting mengingat dampak inovasi iklim menghasilkan semakin cepatnya gletser ke pegunungan Himalaya mencair dengan cepat, sehingga berisiko memunculkan kelangkaan pada masa mendatang pada kawasan Asia Selatan.
Cegah eskalasi
Sejumlah tindakan nyata yang dimaksud dapat membantu menghurangi ketegangan dan juga menghindari eskalasi antara lain adalah menguatkan atau merundingkan ulang IWT, demi menyesuaikan perjanjian tahun 1960 itu dengan realitas pada waktu ini seperti dampak pembaharuan iklim, perkembangan populasi, juga disrupsi teknologi.
Poin yang dimaksud dapat dibahas antara lain adalah menambahkan klausul ketahanan iklim serta mekanisme respons kekeringan/banjir bersama, menetapkan protokol yang mana jelas untuk infrastruktur baru India (seperti bendungan) untuk mencegah ambiguitas, juga membentuk badan pengawas multilateral, tidak semata-mata bilateral.
Dalam segi teknologi, maka diperlukan adanya pemantauan air dan juga pembagian data bersatu antara kedua negara yang mana berjalan secara transparan, dengan bantuan pemasangan sensor aliran sungai waktu nyata dalam titik-titik utama, keterbukaan pada data hidrologi kemudian satelit, dan juga melibatkan auditor internasional.
Kedua belah pihak juga wajib untuk mempertahankan dialog agar dapat masih bergerak selama masa damai untuk mengurangi pengambilan langkah yang tersebut bersifat krisis, dan juga betul-betul menerapkan proyek infrastruktur kolaboratif untuk mengubah pola pikir persaingan berubah menjadi kerja sama.
Selain itu, harus pula menggunakan komisi independen untuk menyimpulkan proyek terkait air Indus, dan juga mengiklankan solusi teknis jika dibandingkan sikap politis, pada rangka mengurangi isu air berubah menjadi alat urusan politik nasionalis-populis yang tersebut dapat membuat konflik.
Dunia, khususnya lembaga tingkat internasional, juga penting memikirkan langkah-langkah agar pengelolaan air ditempuh lewat jalan perdamaian melebihi eskalasi ketegangan. Hal itu dapat dikerjakan antara lain dengan menawarkan bantuan pengerjaan atau dana iklim yang mana dapat dikucurkan bila terkait dengan kerja identik nyata pada pengelolaan air, juga menggunakan instrumen hukum internasional untuk dapat menjaga dari beraneka pihak bukan bertanggung jawab pada menggunakan air sebagai "senjata" pada konflik.
Untuk itu, bermacam pihak diharapkan dengan sangat dapat menempuh langkah kebijaksanaan, kerja sama, serta visi jangka panjang guna mengatur sumber air demi melestarikan perdamaian dunia, daripada "membegal" keuntungan jangka pendek yang mana malah memanfaatkan air untuk meningkatkan ketegangan politik
.
Artikel ini disadur dari Air jadi senjata geopolitik baru di tengah krisis Kashmir
