Ibukota Indonesia – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebutkan penyaluran beras Inisiatif Stabilisasi Pasokan juga Harga Pangan (SPHP) akan tambahan fokus pada wilayah yang biaya beras mediumnya lebih lanjut tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET).
Deputi Area Ketersediaan lalu Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengemukakan pada area yang mana disebut "merah" atau miliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan tempat lainnya seperti Kepulauan Maluku juga Papua.
"Indikator keberhasilan acara beras SPHP kali ini bukanlah besar yang disalurkan, tapi efektivitas di penurunan nilai tukar ke wilayah yang digunakan disalurkan," ujar Ketut ke Jakarta, Selasa.
Menurut Ketut, salah satu langkah yang digunakan bisa jadi diwujudkan adalah dengan menggandakan pasokan ke wilayah tersebut.
Misalnya, kata Ketut, apabila ke Papua biasa mendapat 1.000 ton beras maka akan digandakan menjadi 2.000 ton beras. Upaya ini diyakini Ketut dapat menekan harga jual beras ke wilayah yang mana dianggap terus-menerus tinggi.
Lebih lanjut, Ketut menyampaikan penyaluran beras SPHP dengan jumlah total yang tersebut serupa rata pada tiap daerah, tidaklah lagi mampu diterapkan pada 2025.
"Jangan sampai kejadiannya, kita laksanakan SPHP, membiarkan semuanya begini cuma (volume beras yang digunakan sama), tapi tiada ada penurunan harga. Hal ini berubah menjadi koreksi kami, evaluasi kami dalam tahun 2023-2024," kata Ketut.
Diberitakan sebelumnya, Bapanas akan memberikan sanksi terhadap penjual yang dimaksud berjualan beras Stabilisasi Pasokan dan juga Harga Pangan (SPHP) pada melawan tarif eceran tertinggi (HET) sebesar Rp12.500 per kilogram.
"Ini adalah beras pemerintah, begitu beras pemerintah maka penerapan HET-nya menjadi wajib. Wajib kemudian jikalau dilanggar ada sanksi," ujar Ketut.
Ketut menyampaikan seluruh pihak terkait harus mematuhi aturan yang dimaksud berlaku untuk SPHP. Dengan demikian, nilai beras yang digunakan diterima oleh konsumen sesuai dengan HET.
Penyaluran beras SPHP sendiri merupakan upaya dari pemerintah untuk menekan biaya beras. Oleh karenanya, ia menekankan tiada boleh ada permainan nilai dalam tingkat pengecer.
Artikel ini disadur dari Bapanas: Program SPHP fokus di wilayah dengan harga beras di atas HET
