JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan deregulasi secara besar-besaran untuk meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, dan juga mempercepat penanaman modal dalam sektor tekstil, produk-produk tekstil, sepatu, juga sektor padat karya lainnya. Hal itu disampaikannya pada waktu mengawasi rapat sama-sama jajaran Dewan Kondisi Keuangan Nasional (DEN) di tempat Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu 19 Maret 2025 dengan fokus pada penguatan sektor lapangan usaha padat karya.
Menteri Koordinator Sektor Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, sektor tekstil lalu barang tekstil yang dimaksud ketika ini mengangkat hampir 4 jt tenaga kerja juga mencatatkan ekspor tambahan dari USD2 miliar menjadi salah satu perhatian utama pemerintah.
“Arahan pertama tentu pemerintah harus mengamati dari keseluruhan supply chain juga juga melakukan harmonisasi daripada tarif yang mana sudah ada dilakukan,” kata Airlangga untuk awak media usai rapat.
“Dan kedua, kita merespons terhadap barang yang digunakan di-dumping melalui tindakan anti-dumping. pemerintahan tentu akan membentuk semacam satgas, pada mana ini akan diadakan percepatan,” sambungnya.
Presiden Prabowo juga memacu agar sektor padat karya masuk di Proyek Vital Nasional (PSN) agar berbagai kemudahan perizinan lalu sarana insentif sanggup segera diberikan. eksekutif turut menyiapkan paket revitalisasi mesin-mesin produksi di rangka menjaga daya saing industri.
Pemerintah menyediakan Rp20 triliun kredit penanaman modal dengan subsidi bunga 5% untuk sektor padat karya seperti tekstil, sepatu, makanan minuman, hingga furniture.
“Kita berharap bahwa dengan sektor padat karya ini sanggup ditangani dengan baik, kita berharap lapangan kerja bisa saja tercipta juga kita berusaha mencapai dengan sesudah EU CEPA ini diharapkan sektor ini akan kembali bergeliat,” tambah Airlangga.
Sementara itu, Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan menambahkan, pemerintah akan segera menindaklanjuti arahan Presiden melalui rapat terbatas di waktu dekat. Menurut Luhut, pada waktu ini kelompok dari Kementerian Koordinator Sektor Perekonomian lalu DEN sudah bekerja mirip untuk mempersiapkan hambatan deregulasi tersebut.
“Saya kira ini perintah yang tersebut jelas dan juga akan ditindaklanjuti minggu depan ini, ratas untuk itu sehingga dengan demikian dapat segera diberitahukan langkah-langkah. Artinya tiada akan mengempiskan rekomendasi-rekomendasi yang mana itu menjadi penghambat terhadap industri-industri yang mana mau masuk ke Indonesia,” ujar Luhut.
Luhut pun menegaskan agar semua pihak bekerja bersama-sama untuk melakukan pengawasan agar deregulasi ini dapat berjalan dengan baik.
“Presiden tadi saya pikir memberikan instruksi yang tersebut sangat jelas lalu sangat baik mengenai kesulitan deregulasi. Karena deregulasi ini akan mengempiskan korupsi, akan memproduksi lebih tinggi efisien, lalu akan memulai pembangunan ekosistem perekonomian kita lebih tinggi bagus,” tutur Luhut.
