Digitalisasi Dorong Transparansi lalu Percepat Layanan Publik

Digitalisasi Dorong Transparansi lalu Percepat Layanan Publik

JAKARTA – Selain untuk kegiatan ekonomi, pemanfaatan teknologi digital di tempat bidang layanan rakyat ketika ini juga cukup meningkat. Kondisi ini dinilai positif sebab dapat menggerakkan transparansi lalu memangkas layanan yang dimaksud rumit.

Bupati OKU Timur Lanosin mengingatkan seluruh Organisasi Alat Daerah (OPD) untuk mengedepankan pelayanan rakyat yang digunakan cepat, efektif dan juga efisien. Hal ini disampaikannya agar tiada ada lagi keluhan warga yang tersebut merasa terhambat oleh prosedur pelayanan.

“Buat SOP yang mana ringkas, cepat dan juga efisien. Jangan buat warga berputar-putar belaka untuk mendapatkan pelayanan dasar,” tegas Lanosin, Selasa (8/4/2025).

Bupati menilai, penyederhanaan pelayanan tiada hanya sekali berlaku di dalam RSUD saja, tetapi juga menyeluruh ke OPD teknis lainnya seperti Disdukcapil, Dinas Perizinan, Damkar, Satpol PP, dan juga Dinas Perhubungan. Menurutnya, pelayanan umum harus mencerminkan keterbukaan kemudian kecepatan kerja.

Pihaknya juga mengingatkan agar setiap ASN benar-benar memahami perannya sebagai pelayan masyarakat. “Jangan sampai ada petugas yang mana memproduksi aturan sendiri. Semua harus berdasarkan SOP,” ujar ia di keterangannya, Rabu (9/4/2025).

Dia menegaskan pada setiap rotasi jabatan, Pemkab OKU Timur selalu melakukan evaluasi menyeluruh. Rotasi dijalankan demi penyegaran juga peningkatan kinerja, khususnya di dalam bidang pelayanan masyarakat yang segera dirasakan masyarakat.

“Evaluasi itu bentuk komitmen kita terhadap mutu pelayanan. Bila perlu, kita lakukan reformasi total terhadap unit pelayanan yang bukan berjalan sebagaimana mestinya,” tegasnya.

Menurut ia atensi khusus terhadap pelayanan di area RSUD Martapura dan juga RSUD Tulus Ayu. Menurutnya, pelayanan di tempat hari libur pun harus masih berjalan agar rakyat tidaklah merasa ditinggalkan ketika membutuhkan pertolongan.

Tak semata-mata untuk petugas kesehatan, Lanosin juga memerintahkan seluruh OPD agar meninjau ulang SOP masing-masing. Ia mengajukan permohonan agar SOP dibuat ringkas tanpa menurunkan ketentuan aturan yang mana berlaku, guna memberikan rasa nyaman dan juga cepat untuk masyarakat.

Dia berharap, dengan penyederhanaan pelayanan juga reformasi birokrasi, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan meningkat. “Mari kita buktikan bahwa pemerintah hadir untuk melayani, bukanlah dilayani,” pungkasnya.