JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI DPR M Hanif Dhakiri mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dimaksud menghapus kuota impor untuk sebagian komoditas strategis. Langkah yang disebutkan sebagai bentuk reformasi sektor ekonomi yang progresif kemudian berani, sekaligus sinyal kuat bahwa pemerintah serius membongkar tata niaga yang tersebut selama ini dikuasai kelompok rente lalu praktik tidaklah sehat.
“Presiden mengambil langkah yang mana tepat lalu berani. Ini adalah membuka jalan bagi perbaikan struktur perdagangan nasional yang tersebut tambahan efisien dan juga transparan,” ujar Hanif melalui keterangan tertulisnya, Kamis (10/4/2025).
Hanif mengingatkan, liberalisasi impor tidaklah boleh dilepaskan begitu hanya tanpa pengaman dan juga kebijakan penyeimbang. Negara tetap memperlihatkan mempunyai tanggung jawab untuk memverifikasi bahwa produsen pada negeri tidaklah tergilas pada kompetisi lingkungan ekonomi bebas yang mana belum sepenuhnya setara.
“Pasar bebas harus disertai keadilan. Jangan sampai pelaku bidang usaha nasional, khususnya yang selama ini menopang keperluan pokok masyarakat, kehilangan ruang hidup akibat banjir produk-produk impor murah,” tegasnya.
Menteri Ketenagakerjaan periode 2014-2019 menambahkan selain menjaga keseimbangan pada kebijakan impor, pemerintah juga perlu mempercepat penguatan bidang substitusi impor—yakni sektor-sektor strategis yang digunakan mampu memproduksi barang yang tersebut selama ini terlalu bergantung pada luar negeri.
“Jangan semata-mata bicara persoalan membuka pintu, tapi juga persoalan menyiapkan dapur sendiri. Perkuatan sektor substitusi impor adalah kunci kemandirian dunia usaha jangka panjang,” ujarnya.
Terkait strategi pemerintah memperluas impor dari Amerika Serikat sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan hubungan dagang, Hanif menyampaikan pendekatan itu realistis secara diplomatik, namun tetap memperlihatkan harus diarahkan secara strategis agar menyokong ketahanan sektor ekonomi nasional.
“Impor harus selektif serta bersifat komplementer, tidak substitusi terhadap apa yang dimaksud bisa jadi diproduksi di dalam pada negeri. Kita mampu memperluas hubungan dagang, tapi tetap saja dengan keberpihakan pada bidang serta petani kita sendiri,” terangnya.
Wakil Ketua Umum DPP PKB ini juga menekankan pentingnya menjadikan kebijakan ini sebagai bagian dari negosiasi dagang yang dimaksud adil lalu timbal balik. Jika Indonesia membuka lingkungan ekonomi bagi barang negara mitra, maka akses lingkungan ekonomi ekspor Indonesia pun harus dibuka dengan setara.
“Langkah Presiden sudah ada benar. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara efisiensi lingkungan ekonomi lalu keberpihakan terhadap penyelenggaraan lapangan usaha nasional,” tandasnya.
