Megawati Pernah Tolak RUU TNI, Puan Maharani: Itu Sebelum Kita Bahas Bersama

Megawati Pernah Tolak RUU TNI, Puan Maharani: Itu Sebelum Kita Bahas Bersama

JAKARTA – Ketua DPP PDIP Puan Maharani angkat bicara tentang sikap sang ibu sekaligus pimpinan partainya, Megawati Soekarnoputri yang digunakan sempat menolak keras Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). Puan menjelaskan, sikap Megawati itu dinyatakan sebelum DPR dan juga pemerintah mengkaji bersatu RUU TNI.

Ia mengatakan, hasil pembahasan RUU TNI telah dilakukan dijelaskan oleh Panja kemudian pimpinan DPR. “Ya itu kan sebelum kita bahas bersama. Dan hasilnya seperti apa, tadi kan di konferensi pers sudah ada disebarkan hasil dari panja yang mana akan diputuskan,” terang Puan ketika ditemui di area Kompleks Parlemen, Senayan, DKI Jakarta Pusat, Awal Minggu (17/3/2025).

Saat disinggung sikap Fraksi PDIP terkait RUU TNI, Puan tak menjawab lugas. Ia semata-mata mengatakan, pihaknya hadir untuk meluruskan hal-hal yang dimaksud dianggap tak sesuai ketentuan.

“Kehadiran PDIP justru untuk meluruskan apabila kemudian ada hal-hal yang dimaksud kemudian tiada sesuai dengan apa yang digunakan kemudian kami anggap itu tiada sesuai,” terang Puan.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan menolak RUU TNI kemudian Polri lantaran dianggap bertentangan dengan TAP MPR RI VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI serta Polri.

Hal itu disampaikan Megawati pada pidato kebangsaan di tempat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo di area Ibukota Concert Hall lantai 15 iNews Tower, Kompleks MNC Center, Kebon Sirih, DKI Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024).

“Nanti kalau saya ngomong gini, Bu Mega enggak setuju, ya enggak setujulah yang RUU TNI-Polri gitu. Loh kok gak dilihat sumbernya, itu TAP MPR loh, yang tersebut namanya ketika jadi satu, saya yang dimaksud memisahkan, Presiden loh bukanlah Megawati,” kata Megawati.

Menurutnya, TAP MPR RI yang digunakan diterbitkan masa dirinya jadi Presiden itu harus dijalankan. Megawati mempertanyakan maksud DPR RI yang digunakan ingin menyetarakan TNI dan juga Polri lewat revisi undang-undang.

“TAP MPR harus dijalankan yaitu pemisahan antara TNI-Polri, loh kok sekarang disetarakan? Saya enggak ngerti maksudnya apa? Yaudah gausah deh ini ini dulu,” tutur Megawati.