JAKARTA – Pengamat Politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai Presiden ke-7 RI Joko Widodo ( Jokowi ) membutuhkan wadah kebijakan pemerintah untuk mempertahankan eksistensinya pasca tidaklah lagi menjabat sebagai kepala negara. Fernando berpendapat, salah satu opsi yang dimaksud masuk akal adalah bergabung dengan partai kebijakan pemerintah (parpol) yang dimaksud selama ini punya peran di dinamika urusan politik nasional.
“Joko Widodo membutuhkan wadah untuk sanggup mempertahankan eksistensinya pada kebijakan pemerintah Indonesia. Sehingga perlu bergabung dengan salah satu partai urusan politik yang dimaksud selama ini selalu memberikan warna pada kebijakan pemerintah Indonesia,” ujar Fernando, Rabu (26/3/2025).
Dia pun menyoroti selain delapan parpol yang dimaksud mempunyai kursi di dalam DPR, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga masih mampu bersaing pada mewarnai urusan politik nasional. Dengan demikian, kata dia, kesempatan Jokowi untuk bergabung dengan PSI semakin terbuka lebar.
PSI dipimpin oleh anak bungsunya, Kaesang Pangarep. “Sehingga sangat kemungkinan besar Joko Widodo bergabung dengan partai yang tersebut pada waktu ini dipimpin oleh anak bungsunya. Apalagi secara jelas gagasan partai super terbuka oleh Jokowi diwujudkan oleh Kaesang di area PSI,” imbuhnya.
Dia melanjutkan, jikalau Jokowi mengambil peran strategis di area PSI, baik sebagai pembina atau di jabatan lainnya, hal ini akan datang memberikan dampak signifikan bagi parpol tersebut. Fernando melanjutkan, kolaborasi antara Kaesang sebagai Ketua Umum PSI lalu Jokowi pada tempat strategis akan meningkatkan daya saing lalu elektabilitas PSI di menghadapi pemilihan 2029.
“Kolaborasi antara Kaesang sebagai Ketua Umum lalu Jokowi sebagai pembina atau jabatan lainnya akan mampu meningkatkan pernyataan PSI 2029 yang dimaksud akan datang,” ucapnya.
Meski hingga sekarang belum ada pernyataan resmi dari Jokowi mengenai langkah politiknya pasca 2024, ramalan mengenai kemungkinan bergabungnya dengan PSI semakin menguat. Jika benar terjadi, maka langkah yang disebutkan diyakini akan segera menjadi salah satu strategi kebijakan pemerintah yang mana menarik untuk disimak di perjalanan kebijakan pemerintah Indonesia ke depan.
