JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni memohon polisi agar bertindak lebih tinggi tegas menertibkan preman berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas). Tindakan tegas kepolisian misalnya dengan melakukan sweeping segera ke lapangan lalu menangkap merek yang digunakan melakukan pungutan liar (pungli).
“Polisi wajib sikat oknum ormas bergaya premanisme sebab dia ini parasit yang dimaksud merusak iklim investasi. Contoh kecil, misalnya urusan lahan parkir kios atau restoran. Itu kan lahan pemilik usaha, kenapa ormas yang maksa kelola lahan juga uang parkirnya? Hal ini kan meresahkan,” kata Sahroni pada keterangannya, Awal Minggu (17/3/2025).
“Makanya menurut saya, dipertegas aja tindakan polisi. Tangkap para preman berkedok ormas ini, sweeping, periksa, serta tentunya diperingatkan agar bukan mengulang kembali kelakuannya,” sambungnya.
Menurut Sahroni, upaya sapu bersih ormas pelaku pungutan liar (pungli) ini penting untuk menjaga nyamannya penanam modal di area Tanah Air. “Saya rasa semangat ini juga sejalan dengan Pak Prabowo yang digunakan ingin mengupayakan pembangunan ekonomi berprogres di dalam Tanah Air. Artinya polisi tegas saja. Sampaikan ke para ormas ini agar tiada main-main dengan hukum. Negara jangan kalah dengan preman,” ujar politikus Partai Nasdem ini.
Selain ormas yang dimaksud suka memalak, ia juga mendesak polisi menertibkan ormas berkedok agama yang dimaksud men-sweeping warung yang tersebut membuka di tempat siang hari di dalam Siklus Ramadan. “Saya perhatikan juga di area tahun ini kok mulai bermunculan lagi berita tentang sweeping warung-warung yang mengakses pada siang hari di dalam Siklus Ramadan. Ini adalah juga pelakunya harus ditertibkan, akibat jelas ada permintaan orang tiada berpuasa di area situ,” jelasnya.
“Mungkin ada non-muslim, ibu hamil, orang sakit, jadi dia ini bertindak tidaklah jelas juga menghadapi perintah agama yang tersebut mana. Saya minta ini diberantas juga,” sambungnya.
SCOPE: RUU TNI Tuai Polemik, Tetap Dikebut atau Dilanjut setelahnya Reses?
Sahroni pun turut menyoroti kebiasaan beberapa oknum ormas, yang kerap memanfaatkan peluang Lebaran sebagai ladang pungli. “Apalagi ini mau Lebaran, biasanya para oknum ada aja akalnya untuk memeras para pengusaha. Maksa minta THR-lah, bikin proposal, pungli, dan juga sebagainya. Padahal itu kan tidak urusan pemilik usaha, mereka sudah ada bayar pajak ke negara. Harus ditertibkan,” pungkasnya.
Diketahui sebelumnya, Polri melalui Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan komitmennya yang dimaksud akan menindak tegas oknum yang digunakan terlibat pada aksi premanisme sehingga menghambat iklim pembangunan ekonomi di area Tanah Air.
